MUARA BULIAN, BRITAIN.ID - Tidak ingin partai yang dikomandaninya ikut tercoreng nama baiknya, Ir. H. Erpan, ME telah membentuk tim investigasi. Hal ini disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Batanghari, Ir. H. Erpan, ME kepada Britain.id, saat diwawancarai di kantor DPC PKB Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, Senin (19/9/2022). “Dari berita yang sudah kami dengar, belum ada keterangan langsung dari yang bersangkutan. Karena itu, kami sudah membentuk tim investigasi. Kawan-kawan sudah kami utus untuk bertemu langsung yang bersangkutan, dan dengan pihak-pihak terkait lainnya,” ungkap Erpan, mantan Sekda Kabupaten Batanghari ini.
Selain itu, kata Erpan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan pihak penyidik Polres Batanghari dan BK DPRD Kabupaten Batanghari. “Karena itu kami menunggu proses di kepolisian, dan kami pun siap untuk mendamaikan kedua pihak,” kata Erpan. ( berita terkait: Kanit PPA Tangani Kasus KDRT Oknum Anggota DPRD Batanghari)
Ia menilai, kasus KDRT yang dilakukan oleh kader partainya ini masih harus ditelisik sejauh mana kadar kekerasan yang dialami korban. “Makanya kami bentuk tim untuk mengetahui kebenarannya. Karena kasus KDRT ini ada tingkatannya merujuk pada kekerasan yang dialami korban. Kalau sekiranya nanti hasil dari kepolisian menyatakan ini kasus KDRT ringan, tentu kita harapkan adanya mediasi,” harap Erpan.
Meskipun demikian, tegas Erpan, DPC PKB Kabupaten Batanghari tetap memberikan sanksi kepada ILH, karena yang bersangkutan sebagai tokoh publik tidak memberikan contoh yang baik. “Dia seorang publik figur, tentunya menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau pun nanti mediasi berhasil, kami tetap memberikan sanksi. Hal itu nanti kami bahas lebih lanjut lagi,” tutupnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Batanghari, terhadap istrinya sendiri, hari ini membuat heboh masyarakat di Kabupaten Batanghari. Diketahui, kasus ini mencuat ke permukan setelah korban KDRT, istri dari oknum anggota DPRD berinisial ILH melaporkan kasus kekerasan itu ke polisi dan dari hasil visum terdapat tanda-tanda kekerasan bagian wajah.
Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Fiet Yardi membenarkan adanya kasus tersebut yang dilaporkan dari Polsek Batin XXIV. “Memang benar ada laporan ini masuk pada malam tadi. Berkasnya baru saya periksa tadi siang,” ungkap Kasat Reskrim saat dikonfirmasi Britain.id melalui sambungan telepon. Selanjutnya kata Kasat, berkas kasus ini akan diteruskan kepada Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan akan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi. “Nanti dari PPA, kami akan agendakan pemeriksaan saksi-saksi,” ucap Kasat. Pihak kepolisian, kata kasat, pada tahap penyelidikan ini pihaknya akan upayakan untuk mempertemukan kedua belah pihak, untuk membuka ruang mediasi.
Kasus KDRT ini menjadi perhatian publik lantaran terduga pelaku adalah seorang publik figur, anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Daerah Pemilihan (Dapil III) yang melingkupi wilayah pemilihan Kecamatan Muara Tembesi dan Batin XXIV. Sejauh ini apa yang menjadi motif yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan suami terhadap istri sah ini belum diketahui. Berbagai spekulasi pun muncul dan menjadi obrolan warga. “Pastinyo bukan masalah ekonomi lah, dak mungkin jugo anggota dewan buntu. Biso jadi ado pihak ketigo yang membuat laki bini ko ribut,” tukas Abi seorang warga di Dapil III.
Dalam menyikapi kasus ini, bagaimana sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Batanghari? Satu di antara Anggota BK DPRD Kabupaten Batanghari, M. Amin menyatakan pihaknya juga baru mendengar adanya kasus ini dari pemberitaan media. Karena itu, pihak BK menunggu perkembangan kasus yang kini prosesnya sedang berjalan di kepolisian. “Kami akan upayakan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Mudah-mudahan dengan mempertemukan pihak terkait, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik,” ungkap M. Amin yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Partai Gerindra, Senin (19/9/2022). (eso pamenan)
